Dosen Fisip Uniga Dr. Hj. Ikeu Kania, M.Si jadi Narasumber sosialisasi UU Perlindungan Perempuan & Anak yang dilaksanakan DPPKBPPPA Kab. Garut

Berita

Uniga – Dosen Fisip Uniga yang sekaligus Ketua Program Studi Administrasi Negara Fisip Uniga Dr. Hj. Ikeu Kania, M.Si menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait perlindungan Perempuan dan Anak yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kab. Garut. Kegiaan ini dlaksanakan dua hari yaitu dimulai hari Senin 11 Nopember s.d 12 Nopember 2019 di Taman Wisata Alam gunung Papandayan.

Kepala DPPKBPPPA Kab. Garut Drs. Toni T Somantri, M.Si, mengungapkan Sosialisasi ini Dalam rangka menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kab. Garut. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait perlindungan Perempuan dan Anak dengan melibatkan berbagai elemen, antara lain Akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM pemerhati Perempuan dan Anak mampu melakukan percepatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menghadapi dinamika dan tantangan tugas ke depan yang semakin berat dengan berbagai wujud dan tempat dengan seribu satu masalah yang dihadapi, ia berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, kita semakin merapatkan barisan dan membulatkan tekad bersama menyatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah musuh kita dan karena itu harus ditekan seminimal mungkin.

Dr. Hj. Ikeu Kania, M.Si mengungkapkan “Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan perlindungan perempuan dan anak adalah membuat regulasi di tingkat pusat maupun daerah yang betul-betul menyentuh substansi permasalahan yang sedang dihadapi. Saya harapkan dengan kegiatan sosialisasi ini dapat menjelaskan berbagai strategi dan sistem pencegahan dini antara semua pihak, ” Ucapnya.

Sudah banyak Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan diharapkan regulasi tersebut dapat disosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Tugas tersebut  sungguh merupakan tugas yang berat, karena terkait dengan permasalahan moral manusia. Tugas ini akan menjadi ringan apabila semua komponen memiliki komitmen bersama untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undang tersebut dengan arif dan bijaksana,” harapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *