Tingkatkan Akreditasi Institusi, UNIGA dorong Dosen Daftarkan HKI

Berita

Garut – Selain untuk memenuhi peraturan dari Kemenristek Dikti terkait dengan mempatenkan hasil penelitian, juga sebagai upaya untuk meningkatkan akreditasi institusi. Hal ini sejalan dengan ketetapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam bagian kesepuluh pasal 46 yang mengamanatkan  bahwa hasil penelitian perlu dimanfaatkan dan disebarluarkan melalui seminar, jurnal ilmiah, dan/atau dipatenkan untuk keperluan industri dan teknologi tepat guna yang dapat berguna dalam pengabdian masyarakat. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika perguruan tinggi  akan mendukung peningkatan akreditasi program studi dan institusi yang menjadi menjadi acuan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Rektor Universitas Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eg menyampaikan apresiasi kepada Ketua Yayasan Prof Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, MT serta LPPM Uniga dan seluruh unit terkait  yang terus melakukan percepatan peningkatan mutu institusi salah satunya dengan mendorong hasil penelitian dosen yang ada di lingkungan Universitas Garut untuk segera mendapatlkan sertifikat HKI selain itu upaya ini dapat membangun pengembangan atmosfir dan kultur akademik yang lebih baik.

Ditemui ditempat terpisah Ketua LPPM Uniga Prof Dr. Hj. Ieke Sartika Iriani, MS. LPPM dalam hal ini menjadi mediator untuk para dosen, untuk mendapatkan HKI, dari mulai proses awal pendaftaran ke Kementrian Hukum dan HAM, kemudian mengawal sampai para dosen mendapatkan sertifikat HKI khususnya Hak Cipta”, tegasnya. Saat ini di Uniga sudah tercatat 10 dosen yang telah mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain sebagai wujud dari implementasi Tri Dharma perguruan tinggi Sertifikat HKI lebih mencerminkan kreativitas SDM dan kualitas karya ilmiah dari  institusi atau perguruan tinggi dimana dia berkiprah,”ujarnya.

Sedangkan Ketua Satuan Penjaminan Mutu Uniga Dr. H. Hilmi Aulawi, MT mengatakan kunci utama kualitas Perguruan Tinggi ditentukan oleh kualitas SDM, sumber daya manusia yang diharapkan yaitu SDM yang mampu mengembangkan Ilmu pengetahuan atau kemampuan intelektual dengan melakukan terobosan atau inovasi.  Kemampuan intelektual manusia ini melahirkan banyak sekali daya cipta maupun kreatifitas di berbagai bidang dengan berbagai aspek kehidupan.
Kemajuan pengembangan sebuah Perguruan Tinggi merupakan hasil karya intelektual apara akademisi Perguruan Tinggi tersebut. Sehingga setiap karya intelektual tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Revolusi Industri merupakan salah satu bukti kelebihan manusia sebagai mahluk sempurna dalam melahirkan banyak hasil karya intelektual manusia sehingga sangat berpengaruh pada kehidupan manusia saat ini. Oleh karenanya, setiap hasil karya intelektual manusia tersebut perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sekaligus sebagai upaya mendokumentasikan serta penghargaan negara atas karya intelektual manusia. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tersebut adalah berbentuk Hak Kekayaan Intelektual atau lebih dikenal dengan istilah HKI. Ditambahkan, pada umumnya dinegara kita kerap terjadi menemukan sebuah karya yang telah ditemukan sebagia akibat penemuan tersebut tidak terlindungi atau tercatat oleh negara.

Dr. Hilmi menambahkan saat ini hasil penelitian yang ada masih bersifat dokumen,  ia mengatakan Inovasi yang dilakukan oleh Pendidikan Tinggi khususnya Uniga sudah saatnya dilindungi oleh UU menjadi hak kekayaan intelektual. Dengan demikian akan ada proteksi legal oleh UU. Ini sangat penting karena akan memicu para dosen untuk terus melakukan penelitian yang bisa diamnfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan juga pembangunan bangsa. “Kami menyambut baik dengan terobosan yang dilakukan Ketua Yayasan Prof. Dr. H. Muhamad Ali ramdhani, MT yang mendorong para dosen yang ada di lingkungan Uniga untuk segera mendaftarkan hasil karyanya melalui HKI, ini sangat menginspirasi kami, apalagi Pa Rektor melalui LPPM telah memberikan fasilitas serta kemudahan kepada dosenya untuk segera mendapatkan HKI” Ungkapnya. (abar)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *